"Kewajiban Konstitusi" Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 (Perubahan RPJMD)

Selasa, 13 Juni 2017

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 Pasca ditetapkan adalah Kewajiban Konstitusi demikian kalimat pembuka Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali Ir. I Putu Astawa, M.MA dalam Acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang berlangsung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 (sesuai Undangan Nomor 005/3284/BP/Bappeda Litbang,tanggal 5 Juni 2017) lebih jauh disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali bahwa yang mendasari dilakukannya Perubahan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2013-2018 karena adanya Perubahan regulasi pemerintah pusat diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendorong dilakukannya Evaluasi terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018.


Berdasarkan rekomendasi hasil Evaluasi RPJMD yang dilakukan serta pertimbangan teknis lainnya, maka dilakukan perubahan Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Proses Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan melalui 19 tahapan meliputi : a.Evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. b.Persetujuan DPRD Provinsi Bali untuk melakukan perubahan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. c.Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. d.Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. e.Konsultasi ke Direktorat Bangda Kemendagri terkait materi mekanisme Perubahan RPJMD. f.Penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 berdasarkan hasil konsultasi ke Direktorat Bangda Kemendagri. g.Musrenbang Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 h.Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 sesuai hasil Musrenbang Perubahan RPJMD. i.Pengajuan Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Bali beserta Rancangan Akhir Perubahan RPJMD ke DPRD Provinsi Bali. j.Konsultasi dengan Pansus Perubahan RPJMD Provinsi Bali DPRD Provinsi Bali ke Dit. Bangda Kemendagri. k.Rapat Gabungan membahas Perubahan RPJMD antara DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali. l.Persetujuan Penetapan Ranperda Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2014 tetang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, oleh DPRD Provinsi Bali. m.Pengajuan mohon evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ke Kemendagri melalui Dit. Bangda. n.Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ke Kemendagri melalui Dit. Bangda. o.Keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018. p.Pengajuan Hasil Perbaikan Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 berdasarkan Keputusan Mendagri tentang Hasil Evaluasi Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018. q.Permohonan Nomor Registrasi Ke Biro Hukum Dit. Otda Kemendagri. r.Penerbitan Nomor Registrasi dan Penetapan Perda No. 2 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali 2013-2018. s.Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Bali 2013-2018.


Terkait materi pokok perubahan di luar Visi dan Misi Kepala Daerah BALI MANDARA sedangkan dalam penuangan di masing-masing Bab mengalami Perubahan meliputi : 1.Bab I Pendahuluan (menyesuaikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan); 2.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah (menyesuaikan penyajian data Tabel sesuai pembagian urusan dan penyesuaian SPM serta penambahan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah) 3.Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan (penyesuaian kapasitas riil pendanaaan dan revisi realisasi dan target pendapatan); 4.Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis (menyesuaikan Analisis Isu-Isu Strategis berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan SOTK); 5.Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (menyesuaikan target indikator sasaran sesuai hasil evaluasi RPJMD serta pertimbangan realisasi pendapatan yang cenderung mengalami penurunan); 6.Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan (menyesuaikan arah kebijakan sesuai perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan); 7.Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah (Menyesuaikan Kebijakan Umum dan Program Pemabangunan Daerah sesuai Perangkat Daerah baru dan pembagian urusan serta program prioritas dan penujang tahun 2017-2018); 8.Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (menyesuaikan program indikator dan target prioritas pembangunan Tahun 2017 dan Tahun 2018); 9.Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah (menyesuaikan dan menajamkan indikator dan penyesuaian target prioritas pembangunan Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta penyajian tabel 9.1 menyesuaikan dengan pembagian urusan); dan 10.Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.


Perubahan tersebut difokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun periode akhir RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 yaitu Tahun 2017 dan Tahun 2018. Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 2 (dua) Tahun 2017-2018 dan mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, merumuskan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan target sasaran yang akan dicapai pada periode 2017-2018 serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan target sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaan selama Tahun 2017-2018. Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda litbang juga menyampaikan bahwa konsentrasi kedepan yang perlu diantisipasi adalah penyusunan RPJMD Transisi/Antara (Teknokratik) sebelum RPJMD Kepala Daerah terpilih ditetapkan yang mengacu pada prioritas RPJMN sehingga arah pembangunan Bali kedepan pada peningkatan Daya Saing, misalnya kita fokuskan sektor Pariwisata, secara penuh kita garap, berikutnya sektor Pertanian kita Garap dan seterusnya. Tantangan kedepan kita adalah pengembangan dan penguasaan IT dalam pengembangan lingkungan kebijakan, sehingga bermuara pada bagaimana masyarakat Bali itu cerdas, sehat dan berkantong tebal. Pada Sosialisasi tersebut yang dihadiri seluruh stake holder baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dari BPS Provinsi Bali menyampaikan saran agar pencantuman target makro ekonomi tidak terlalu optimis sedangkan tingkat kemiskinan agar dilakukan intervensi Kabupaten/Kota yang memprioritaskan Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak serta memperhatikan Gini Ratio. Menanggapi saran tersebut kepala Bappeda litbang menyampaikan Ekspor luar negeri yang harus di create untuk berkontribusi. Sedangkan Sekretaris HKTI Bali menyarankan agar Provinsi Bali membuat kebijakan untuk mengalihfungsikan Terminal Mengwi menjadi terminal produk pertanian mengingat Kabupaten Badung sudah melaksanakan Festival Pertanian. Tanggapan kepala Bappeda Litbang hal tersebut akan dibahas khusus. Disisi lain dari PHDI Bali Putu Wirata Dwikora mengapresiasi materi perubahan RPJMD yang cukup tebal, kedepan disarankan agar dilakukan beasiswa pendidikan bagi generasi muda Bali untuk bersekolah di luar derah atau luar negeri dan pasca kelulusan mereka dimanfaatkan SDM-nya. Terhadap pertanyaan tersebut Kepala Bappeda Litbang menyampaikan SMA Bali Mandara spiritnya sama dengan yang dimaksud oleh Bp. Wirata Dwikora, lulusan alumni SMA Bali Mandara semuanya berhasil ada yang beasiswa ke luar negeri, Akmil, Akpol dan Kedokteran. Sebelum Sosialisasi ditutup Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Litbang Provinsi Bali Made Widhi Darma, SE.Ak,M.Si menegaskan Tujuan dilakukannya Sosialisasi yaitu untuk memberikan pemahaman secara komprehensip kepada stake holders mengenai materi perubahan RPJMD dalam upaya membangun persepsi sama untuk rencana tindak lanjut. Karena Perda No. 2 Tahun 2017 ini sudah ditetapkan maka yang terpenting adalah Rencana Tindak Lanjutnya. Terhadap rencana tindak lanjut diharapkan dalam pelaksanaanya baik tahapan dan tatacara mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 serta UU. No. 23 Tahun 2014.Paparan Nya bisa di download DI SINI